riauraya.tv – Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani, Dr. Dedy Khairul Ray, untuk melaksanakan mutasi besar-besaran di institusi tersebut mendapatkan penolakan keras dari puluhan pegawai dan Tenaga Harian Lepas (THL). Mereka mengadukan nasib mereka ke Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pekanbaru, menuntut keadilan terkait kebijakan yang dinilai merugikan.

Kasubag Umum RSD Madani, Hidayat Mardianto, menjelaskan bahwa mutasi tersebut melibatkan tujuh pegawai yang dipindahkan, sementara 14 pegawai baru direkrut oleh Plt. Direktur. “Hampir semua bagian terkena dampak, meskipun saya tidak mengetahui angka pastinya. Yang jelas, ada tujuh pegawai yang dimutasi, dan 14 pegawai baru yang direkrut,” ungkap Hidayat pada media setelah menghadiri pertemuan dengan Komisi I DPRD Pekanbaru pada Senin (13/1/2024).

Hidayat menambahkan, ia tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait mutasi ini. "Saya tidak tahu apa-apa mengenai kebijakan ini, karena saya tidak diajak berdiskusi. Padahal biasanya sudah ada SK yang dibuat setiap tahun, terutama yang terkait bagian umum,” kata Hidayat.

Kebijakan mutasi ini juga menimbulkan kekacauan di internal rumah sakit. Hidayat, yang mendampingi pegawai yang terkena dampak, berharap Komisi I DPRD Pekanbaru dapat turun tangan untuk menyelesaikan konflik ini.

Lebih lanjut, Hidayat menyampaikan bahwa mutasi tersebut tidak hanya berimbas pada staf administrasi, tetapi juga melibatkan tenaga medis penting. "Ada tujuh pegawai yang diberhentikan secara non-prosedural, di antaranya tiga dokter spesialis, dua petugas laundry, satu petugas farmasi, dan satu staf administrasi," tambahnya.

Komisi I DPRD Pekanbaru diharapkan dapat mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini, sekaligus memastikan agar kebijakan manajemen RSD Madani tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku, demi kelancaran pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Jangan lupa subscribe, like, komen dan juga kunjungi Instagram kami @riauraya.tv