PEKANBARU (RRTV) – Beberapa waktu lalu, saat melakukan rapat dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Gubernur Riau Abdul Wahid menyoroti adanya laporan bahwa untuk menjadi kepala sekolah harus membayar Rp30 juta, Rp50 juta, bahkan Rp100 juta.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Tekad Abidin, mengatakan Komisi III mengusulkan kepada Walikota Pekanbaru Agung Nugroho agar proses pengangkatan kepala sekolah dilakukan melalui sistem lelang jabatan terbuka.

"Kami mengusulkan kepada Pak Walikota Pekanbaru agar pengangkatan kepala sekolah ini nantinya supaya tidak ada bayar-membayar. Kita minta lelang jabatan terbuka. Nanti dirangking saja guru terbaik yang ingin menjadi kepala sekolah dicocokkan dengan sekolah yang memiliki fasilitas terbaik," ungkap Tekad, Minggu (16/3/2025).

Menurutnya, lelang jabatan ini akan memberi kesempatan yang lebih adil bagi guru-guru yang memenuhi syarat. Ia menegaskan, selama guru tersebut memenuhi persyaratan kepangkatan dan kualifikasi yang ditetapkan, mereka berhak mengikuti proses seleksi.

Kata Tekad, kondisi geografis Pekanbaru yang relatif mudah dijangkau menjadi alasan tambahan untuk mendukung sistem ini. Ia menilai, guru yang tinggal di Kecamatan Marpoyan Damai dan ditugaskan sebagai kepala sekolah di Kecamatan Rumbai masih sah-sah saja tanpa harus pindah rumah.

"Dengan zona Pekanbaru yang masih bisa ditempuh dengan kendaraan, kami menyarankan kepada Pak Wali Kota agar pengangkatan kepala sekolah dilakukan melalui sistem lelang jabatan. Dibentuk tim khusus agar kita bisa mengetahui visi dan misi seorang kepala sekolah serta bagaimana rencana mereka mengelola pembiayaan di sekolah," jelasnya.

Ia berharap, dengan penerapan sistem lelang jabatan terbuka, praktik jual beli jabatan yang merugikan dunia pendidikan dapat dihilangkan, sehingga kepala sekolah yang terpilih benar-benar kompeten dan mampu membawa kemajuan bagi sekolah yang dipimpinnya.

Jangan lupa subscribe, like, komen dan juga kunjungi Instagram kami @riauraya.tv