DUMAI (RrTV) — Wali Kota Dumai, H. Paisal, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai untuk menyampaikan tanggapan dan jawaban resmi Pemerintah Kota Dumai atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Selasa (1/9/2026).

Rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Dumai tersebut dipimpin oleh jimpinan DPRD dan dihadiri segenap Anggota Dewan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kota Dumai, para Kepala OPD, pejabat struktural, serta tamu undangan lainnya.

Tanggapan pemerintah disampaikan secara komprehensif merespons masukan dan saran konstruktif dari seluruh fraksi DPRD Kota Dumai, yakni Fraksi Nasdem, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra Plus, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Tuah Negeri.

Apresiasi Sinergi dan Komitmen Penyesuaian Asumsi Fiskal

Dalam pidatonya, Wali Kota Dumai H. Paisal menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota fraksi DPRD yang telah memberikan telaah serta masukan bernilai strategis demi kesempurnaan dokumen Perubahan APBD TA 2026.

"Kami sepakat bahwa Perubahan APBD ini merupakan instrumen penting untuk melakukan penyesuaian antara target pembangunan daerah dengan perkembangan asumsi makro dan kondisi riil keuangan daerah," ujar H. Paisal.

Ia menegaskan bahwa seluruh poin pandangan fraksi—baik yang menyoroti optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, hingga aspirasi masyarakat hasil reses dan Musrenbang—menjadi bahan pertimbangan utama pemerintah agar alokasi anggaran benar-benar memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Fokus Belanja Prioritas dan Pengelolaan Defisit yang Akuntabel

Mengenai gambaran umum postur Ranperda Perubahan APBD TA 2026, Wali Kota memaparkan proyeksi Pendapatan Daerah sebesar Rp2,17 Triliun dan Target Belanja Daerah sebesar Rp2,23 Triliun.

H. Paisal menekankan bahwa Pemko Dumai terus terpacu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi tanpa memberikan beban tambahan kepada masyarakat. Di sisi belanja, anggaran diprioritaskan pada program-program berorientasi publik yang mendesak, seperti penanganan dampak banjir, pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), serta percepatan pembangunan infrastruktur daerah.

Terkait adanya selisih proyeksi defisit dan pembiayaan netto sebesar Rp60,6 Miliar, Wali Kota memastikan pengelolaannya dijalankan secara pruden, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Sumber pembiayaan telah melalui kalkulasi dan kalkulasi matang terhadap kapasitas fiskal daerah. Kami pastikan struktur APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 tetap berada dalam kondisi yang sehat, terencana, dan akuntabel," tegasnya.

Menutup penyampaiannya, Wali Kota mengajak seluruh elemen DPRD Kota Dumai untuk terus memperkuat sinergi dan pengawasan dalam mengawal setiap rupiah alokasi anggaran daerah.

"Dukungan dan pengawasan berkelanjutan dari pimpinan serta anggota DPRD yang terhormat sangat kami harapkan. Mari bersama-sama kita kawal anggaran ini demi mewujudkan Dumai sebagai Kota Idaman yang maju dan sejahtera," pungkas Wako H. Paisal.

Jangan lupa subscribe, like, komen dan juga kunjungi Instagram kami @riauraya.tv